Bima Kembali Diterjang Banjir: Alam Menagih Janji yang Dikhianati

Oleh : Fuaduddin,S.Pd.M.Pd – Dosen Universitas Muhammadiyah Bima

Dikutip dari laman opini NTBsatu.com "Bencana Banjir: Buah Kepongahan dan Kesombongan"

Dua minggu terakhir, hujan deras mengguyur Kota dan Kabupaten Bima. Dalam waktu singkat, air kembali menenggelamkan rumah-rumah rakyat. Padahal ini baru awal musim hujan tanda bahwa alam sedang bicara dengan cara yang paling keras.

November memang awal musim hujan di daerah tropis seperti Indonesia. Tapi, dalam satu dekade terakhir, musim sudah tidak bisa lagi ditebak. Perubahan iklim global dan rusaknya keseimbangan alam membuat hujan dan kemarau tak lagi punya jadwal pasti. Di Bima, baru dua minggu hujan turun, tapi banjir sudah melumpuhkan banyak wilayah: dari Madapangga, Woha, hingga Sungai Padolo di Kota Bima. Dua hari terakhir, Kecamatan Sanggar juga ikut tergenang, wilayah Kore dan Kilo kembali menjadi saksi rusaknya alam akibat keserakahan manusia.

Pertanyaannya: kalau awal musim saja sudah separah ini, bagaimana nanti saat puncak musim hujan di Januari–Februari?

Ketika Banjir Jadi Viral, Tapi Tak Pernah Jadi Pelajaran

Setiap kali banjir datang, media sosial penuh dengan video dan keluhan. Tagar “#BimaBanjir” mungkin viral, tapi hanya sebatas wacana. Setelah air surut, kita kembali diam. Pemerintah pura-pura sibuk, rakyat pura-pura lupa. Padahal banjir bukan lagi bencana alam semata, tapi bencana sosial dan politik akibat abainya kekuasaan.

Kita, sebagai masyarakat, pun tidak sepenuhnya bersih dari dosa ekologis. Kita terlalu pongah, terlalu sombong, membiarkan perusakan lingkungan berjalan terus tanpa perlawanan. Kita diam ketika hutan dirambah, sungai dipersempit, lahan dialihfungsikan, dan kebijakan ruang disusun untuk menguntungkan segelintir elit.

Data Tidak Pernah Bohong: Banjir Adalah Cermin Kapitalisme Ekstraktif

Menurut data BNPB, sepanjang Januari–12 November 2025, terjadi 2.806 bencana alam di Indonesia. Hampir setengahnya adalah banjir sebanyak 1.372 kejadian atau 49% dari total bencana nasional.

Akibatnya, 390 orang meninggal, 53 hilang, dan lebih dari 5,4 juta orang mengungsi. Total rumah rusak mencapai 35.220 unit, dengan kerugian mencapai Rp22 triliun per tahun.

Inilah wajah nyata negara yang gagal mengelola ruang hidup rakyatnya. Sekjen Kementerian PUPR bahkan mengakui bahwa bukan cuma hujan ekstrem, tapi juga kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang jadi pemicu banjir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat 14 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia namun kemampuan rehabilitasinya hanya 1,66% per tahun. Angka ini jelas menunjukkan bahwa negara tidak serius melindungi rakyat dari bencana yang mereka biarkan terjadi.

Bima: Luka yang Belum Sembuh Sejak 2016

Banjir besar tahun 2016 seharusnya jadi pelajaran berharga. Saat itu, 105.753 warga terdampak langsung, 33 kelurahan lumpuh, dan kerugian mencapai hampir Rp1 triliun, melampaui total APBD Kota Bima sendiri.

Rumah hanyut, jembatan putus, sawah rusak, sekolah roboh, hingga fasilitas kesehatan lumpuh total. Tapi setelah air surut, apa yang berubah? Tidak ada. Pemerintah sibuk menghitung kerugian, tapi tidak pernah menghitung dosa ekologis yang mereka biarkan.

Sumber Masalahnya Jelas, Tapi Dibiarkan

Banjir bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari serangkaian kesalahan struktural yang terus dibiarkan:

1. Perampasan dan perusakan hutan atas nama “program ekonomi rakyat”.

Kawasan hutan lindung dan konservasi terus dialihfungsikan jadi hutan produksi, atas nama program “Pijar” — sapi, jagung, rumput laut. Di balik jargon itu, ada persekongkolan antara penguasa dan pemodal untuk menguras isi bumi. Hasilnya, rakyat miskin tetap miskin, tapi banjir jadi langganan.

2. Infrastruktur buruk karena politik anggaran tunduk pada kepentingan elit.

Alih-alih membangun sistem drainase dan tanggul yang kokoh, dana publik justru diarahkan ke proyek pencitraan dan politik balas budi.

3. Kebijakan tata ruang yang tidak berpihak pada rakyat dan ekologi.

Penataan ruang bukan berdasarkan kajian lingkungan, tapi negosiasi politik dan korupsi ruang. Kawasan resapan air disulap jadi kawasan industri dan perumahan mewah.

4. Eksploitasi sumber daya air untuk kepentingan industri.

Air, yang seharusnya menjadi hak hidup rakyat dijadikan komoditas. Sungai dikeringkan untuk pabrik, sementara rakyat kekeringan di musim kemarau dan tenggelam di musim hujan.

Alam Sedang Melawan

Bencana banjir bukan sekadar curah hujan tinggi. Ia adalah pesan perlawanan dari alam yang muak dieksploitasi. Setiap kali air naik, itu adalah suara bumi yang menuntut pertanggungjawaban atas kerakusan manusia terutama mereka yang berkuasa dan berbisnis di atas penderitaan rakyat.

Bencana ini bukan takdir, tapi akibat. Akibat dari keserakahan, korupsi, dan sistem pembangunan yang menuhankan profit daripada kehidupan.

Bangkitkan Kepedulian, Bangun Gerakan Ekologis Rakyat

Banjir harus jadi peringatan, bukan rutinitas. Kita tidak bisa terus menunggu “aksi pemerintah” yang hanya muncul saat kamera menyorot. Saatnya rakyat sendiri membangun kepedulian kolektif dan gerakan ekologis dari bawah.

Mulailah dari hal kecil: jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan sekitar, dan tegur siapapun yang merusak alam. Tapi jangan berhenti di situ. Kita juga harus berani bersuara, menuntut kebijakan lingkungan yang adil dan transparan. Karena peduli lingkungan bukan sekadar gaya hidup, tapi ibadah ekologis dan tindakan politik untuk membela ruang hidup rakyat.

Dua minggu hujan di Bima membuka lagi luka lama yang belum sembuh. Alam sudah berkali-kali mengingatkan kita. Pertanyaannya, sampai kapan kita pura-pura tidak dengar?

Referensi:

Dede Nugraha Pratama, Restu Bella Amanda, Shafa Anitasyah. 2022. Kajian Struktural Fungsional: Fenomena Banjir Sebagai Akibat Dari Tidak Selarasnya Fungsi Dan Sistem Di Indonesia.

Affan Yunas Hakim. 2025. Analisis Framing Berita Bencana Banjir di Media Online Beritakebumen.co.id Tahun 2022.

Indah Purwoningsih dkk. 2025. Analisis Komprehensif Faktor-Faktor Pemicu Banjir dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Lampung.

Syahri Ramadoan Sahrul. 2019. Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Pada Wilayah Rentan Bencana Banjir (Studi di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana’E Barat, Kota Bima).