Pahlawan atau Penjahat Negara? #1 Soeharto dan Timor Leste

Oleh : 𓂋𓄿𓄿 (*ini hieroglif, coba aja di translate nanti ketemu nama penulisnya hehe)

Dalam narasi sejarah resmi Orde Baru, Soeharto diposisikan sebagai “Bapak Pembangunan”, tokoh yang menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunisme dan kekacauan politik pasca-1965. Ia dikenang melalui jargon stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan program pembangunan jangka panjang. Namun, di balik citra tersebut, tersimpan sejarah kekerasan sistematis, pembungkaman politik, dan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar salah satunya terjadi di Timor Leste.

Pahlawan dalam makna historis dan yuridis adalah individu yang berjasa besar bagi bangsa dan negara, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, definisi tersebut seringkali dipelintir oleh kepentingan politik. Salah satu wacana paling kontroversial adalah upaya untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia (1966–1998) yang masa kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade diwarnai oleh represi politik dan pelanggaran HAM sistematis.

Pemberian gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan negara kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi bangsa. Namun, penghormatan tersebut menjadi problematis ketika disematkan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun, Soeharto memang dikenal dengan keberhasilannya menstabilkan ekonomi dan menegakkan sentralisasi kekuasaan. Namun di balik narasi pembangunan dan “keamanan nasional” itu, tersembunyi berbagai kejahatan kemanusiaan yang melibatkan kekerasan sistematis oleh negara terhadap rakyatnya dan terhadap bangsa lain.

Soeharto sering dielu-elukan karena stabilitas ekonomi dan politik yang ia ciptakan, namun di balik itu, rezim Orde Baru juga meninggalkan warisan gelap berupa kekerasan negara, pembungkaman kebebasan sipil, dan pelanggaran HAM sistematis. 

Ketika wacana pemberian gelar pahlawan nasional kembali muncul untuk Soeharto, masyarakat harus diingatkan bahwa status kepahlawanan tidak semata diukur dari keberhasilan ekonomi atau lamanya masa pemerintahan, melainkan dari moralitas politik dan tanggung jawab kemanusiaan. Soeharto bukan simbol keadilan, melainkan aktor utama yang memimpin operasi militer kolonial modern yang menelan ratusan ribu korban jiwa.

Dari tragedi 1965–1966 hingga pembungkaman oposisi politik, dari penghilangan aktivis hingga genosida di Timor Leste, Soeharto bukanlah figur yang layak dikuduskan melalui penghargaan negara. Invasi dan pendudukan militer Indonesia di Timor Leste menjadi salah satu contoh paling nyata dari pelanggaran berat yang terjadi di bawah rezimnya, yang menewaskan lebih dari 180.000 warga sipil, menciptakan trauma lintas generasi, dan melanggar hukum internasional.

Salah satu peristiwa paling kelam dan berdarah adalah invasi dan pendudukan militer Indonesia di Timor Leste (1975–1999). Selama hampir seperempat abad, ratusan ribu rakyat Timor menjadi korban dari operasi militer yang dilancarkan di bawah kendali langsung Soeharto. Pelanggaran HAM yang terjadi mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan paksa, hingga genosida kultural.

Kasus Timor Leste adalah bukti konkret bagaimana kekuasaan Soeharto menindas bangsa lain atas nama integrasi nasional, menggunakan militer sebagai alat kekuasaan, dan menegakkan rezim yang menormalisasi kekerasan.

Mengingat Soeharto merupakan aktor utama yang memberi legitimasi politik dan militer atas pendudukan tersebut, pemberian gelar pahlawan terhadap dirinya bukan hanya tindakan yang menyesatkan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan memori para korban.

Awal Konflik: Invasi yang Dilegalkan oleh Kekuasaan

Timor Leste (dahulu Timor Timur) adalah koloni Portugis sejak abad ke-16. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974 menggulingkan rezim otoriter Salazar, proses dekolonisasi di wilayah jajahan segera dimulai, termasuk di Timor Timur. Dalam situasi transisi tersebut, muncul beberapa kekuatan politik:

• FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) yang memperjuangkan kemerdekaan,

• UDT (União Democrática Timorense) yang pro-federasi dengan Portugal,

• serta partai-partai kecil lain seperti APODETI yang justru menginginkan integrasi dengan Indonesia.

Pada 28 November 1975, FRETILIN memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste. Namun sembilan hari kemudian, Indonesia melancarkan invasi militer besar-besaran dengan kekuatan darat, laut, dan udara dengan sandi Operasi Seroja (7 Desember 1975).

Dalih utama rezim Soeharto adalah “ancaman komunisme” dan “stabilitas kawasan,” padahal dalam dokumen diplomatik Amerika Serikat dan Australia yang dideklasifikasi menunjukkan bahwa Soeharto telah lebih dulu meminta restu Presiden Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger sehari sebelum invasi dilakukan. Dengan demikian, tindakan Indonesia bersifat ekspansionis, bukan defensif. Dokumen diplomatik yang kemudian dideklasifikasi membuktikan bahwa Washington memberi lampu hijau kepada Jakarta untuk menyerang Timor Leste, dengan alasan mencegah “ancaman komunisme” di Asia Tenggara.

Persaingan politik ini meningkat menjadi konflik bersenjata pada Agustus 1975, ketika UDT melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sementara FRETILIN. Dalam kekacauan tersebut, FRETILIN memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975.

Namun, hanya sembilan hari kemudian, pada 7 Desember 1975, Indonesia di bawah komando langsung Soeharto melancarkan Operasi Seroja (Operasi Komodo sebelumnya digunakan sebagai fase persiapan intelijen). Operasi ini adalah invasi besar-besaran dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Australia sebagai dua negara yang melihat FRETILIN sebagai kekuatan “kiri” yang berpotensi mendekati blok komunis.

Dokumen yang dideklasifikasi dari National Security Archive (AS) menunjukkan bahwa sehari sebelum invasi, Soeharto bertemu dengan Presiden AS Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Soeharto menyampaikan rencana serangan, dan kedua pejabat AS memberikan restu dengan syarat agar dilakukan “cepat dan efisien”.

Invasi ini melanggar hukum internasional, khususnya Piagam PBB Pasal 2 Ayat (4) tentang larangan agresi dan prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination). Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 384 (1975) dan No. 389 (1976) mengecam keras tindakan Indonesia dan menuntut penarikan pasukan dari Timor Leste, sebuah tuntutan yang diabaikan oleh Soeharto selama lebih dari dua dekade. Namun, Soeharto menggunakan dalih “menyelamatkan Timor Timur dari ancaman komunisme” untuk memperoleh legitimasi ideologis di dalam negeri.

Pendudukan Militer dan Politik Integrasi Paksa

Setelah invasi, Indonesia mendirikan Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) dan kemudian secara sepihak mengesahkan Integrasi Timor Timur ke Indonesia pada 17 Juli 1976. Soeharto menandatangani undang-undang yang menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Republik Indonesia.

Namun, integrasi ini dilakukan tanpa referendum rakyat, melainkan melalui tekanan militer dan rekayasa politik. Sejak saat itu, Timor Leste berada di bawah kendali militer total. Semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya berada di bawah pengawasan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Kebijakan pembangunan yang dijalankan bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai alat kontrol dan legitimasi kekuasaan. Sekolah-sekolah diwajibkan mengajarkan ideologi Pancasila versi Orde Baru, sementara simbol-simbol kebangsaan Timor Leste  seperti lagu, bahasa Portugis, dan bendera dilarang keras.

Pendudukan militer Indonesia di Timor Leste berlangsung dari tahun 1975 hingga 1999, dan selama periode tersebut, berbagai pelanggaran HAM dilakukan secara sistematis. Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR, 2005) memperkirakan bahwa sekitar 183.000 orang meninggal dunia, baik akibat kekerasan langsung maupun karena kelaparan dan penyakit yang disebabkan oleh kebijakan militer Indonesia.

Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pembunuhan Massal dan Eksekusi Ekstrajudisial

Sejak hari pertama invasi, militer Indonesia menembaki kawasan pemukiman dan tempat-tempat persembunyian warga sipil. Dalam operasi lanjutan seperti Operasi Keamanan (1977–1979), ribuan warga dibantai di wilayah pegunungan dan pedesaan, terutama di Aileu, Viqueque, Lacluta, dan Ainaro. Tentara Indonesia menggunakan taktik bumi hangus: menghancurkan desa, membakar ladang, dan membunuh ternak agar rakyat Timor menyerah karena kelaparan. Di kota Dili, pasukan melakukan eksekusi terhadap siapa pun yang dianggap mendukung FRETILIN.

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR Report, 2005) memperkirakan sekitar 183.000 korban jiwa meninggal akibat kekerasan langsung, kelaparan, dan penyakit selama masa pendudukan Indonesia. Operasi militer dilakukan dengan strategi bumi hangus dan penumpasan brutal terhadap setiap gerakan yang dianggap simpatisan FRETILIN.

Desa-desa dibakar, warga sipil ditembak di tempat, dan ribuan orang dipindahkan ke kamp konsentrasi. Tentara Indonesia menargetkan tokoh agama, guru, dan pemuda yang dicurigai berafiliasi dengan perlawanan. Kekerasan ini tidak sporadis, melainkan terkoordinasi melalui rantai komando militer hingga ke Jakarta.

Salah satu pembantaian besar terjadi di Aileu (Desember 1975) dan Lacluta (1977), di mana ribuan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dibunuh setelah dituduh membantu pasukan perlawanan. Jenazah korban seringkali dibiarkan membusuk di lapangan, sementara yang selamat dipaksa menyaksikan pembantaian keluarga mereka.

Penyisiran terhadap wilayah pegunungan pada tahun 1977–1979, yang dikenal sebagai Operasi Keamanan dan Penertiban, dilakukan dengan strategi bumi hangus: pembakaran desa, penghancuran ladang, dan blokade makanan yang menyebabkan kelaparan masif.

2. Penahanan Sewenang-wenang dan Penyiksaan

Ribuan orang ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka dikurung di penjara militer seperti di Comarca Balide, Dili, dan Baucau. Para tahanan disiksa dengan metode kejam: pemukulan, sengatan listrik, penyiraman air panas, pembakaran tubuh, dan kekerasan psikologis, serta ancaman kekerasan seksual terhadap keluarga mereka.

Laporan Human Rights Watch (1994) dan Amnesty International (1992) menggambarkan kondisi penjara yang sangat buruk dan penuh sesak, tanpa makanan cukup juga sering kali tahanan dipaksa menyaksikan eksekusi orang lain.

Tindakan-tindakan ini dilakukan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menanamkan rasa takut kepada masyarakat. Semua dilakukan dengan restu dari aparat keamanan di bawah koordinasi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

3. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Perempuan menjadi korban berlapis. Amnesty International (1999) mencatat bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai instrumen kontrol sosial dan penghinaan terhadap komunitas. Banyak perempuan dipaksa menjadi “istri tentara” atau dijadikan objek pemerkosaan massal di pos-pos militer juga dijadikan sebagai mata-mata. CAVR mencatat bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai “alat penghancur struktur sosial” mematahkan martabat keluarga dan komunitas Timor.

4. Pemindahan Paksa dan Kelaparan Massal

Penduduk desa dipaksa meninggalkan rumah dan ditempatkan di “kamp konsentrasi” yang disebut resettlement camps. Program ini menyebabkan wabah kelaparan besar antara 1977–1980. Menurut sejarawan Geoffrey Robinson, kelaparan ini bukan akibat alam, tetapi strategi perang: rakyat dijauhkan dari sumber pangan agar gerilyawan FRETILIN tidak mendapat dukungan.

5. Penghilangan Paksa dan Kekerasan Psikologis

Ribuan orang dinyatakan hilang tanpa jejak. Banyak yang dibunuh secara diam-diam dan dikuburkan di kuburan massal. Sementara itu, keluarga korban hidup dalam ketakutan, diawasi oleh aparat dan tidak berani berbicara.

4. Kehancuran Sosial-Budaya dan Militerisasi Kehidupan Sipil

Sistem pendidikan diubah untuk menanamkan ideologi Pancasila versi Orde Baru, sementara bahasa Tetum dan Portugis dilarang. Gereja Katolik, yang menjadi basis perlawanan moral, diawasi ketat. Kebudayaan Timor Leste mengalami represi sistematis, sementara masyarakat dipaksa tunduk pada struktur militer yang menyusup ke semua lapisan kehidupan sosial.

6. Skala dan Jenis Pelanggaran HAM di Timor Leste

Invasi dan pendudukan Indonesia di Timor Leste berlangsung selama 24 tahun dan ditandai oleh berbagai bentuk kekerasan yang sistematis. Selama pendudukan, CAVR (Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste, 2005) mencatat sekitar 183.000 korban jiwa orang meninggal dunia akibat kekerasan langsung, kelaparan, dan penyakit yang disebabkan oleh operasi militer Indonesia, dari populasi sekitar 700.000 jiwa pada awal invasi artinya, hampir satu dari empat warga Timor meninggal akibat kebijakan militer Indonesia.

Kasus Balibo Five (1975): Jurnalis dalam Badai Kekuasaan

Salah satu tragedi yang menunjukkan brutalitas rezim Soeharto adalah kasus Balibo Five, yakni pembunuhan terhadap lima jurnalis asing asal Australia (Greg Shackleton, Tony Stewart, Gary Cunningham, Malcolm Rennie, dan Brian Peters) pada 16 Oktober 1975 di desa Balibo, Timor Leste.

Kelima jurnalis tersebut sedang meliput pertempuran antara pasukan FRETILIN dan militer Indonesia yang mulai melakukan infiltrasi sebelum invasi resmi. Mereka ditemukan tewas dengan luka tembak dan tubuh yang dibakar untuk menghilangkan bukti.

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mereka tewas dalam “baku tembak”, namun laporan investigasi Australian Coroner’s Court (2007) menyimpulkan bahwa mereka dibunuh secara sengaja oleh pasukan Indonesia untuk mencegah pemberitaan mengenai invasi yang belum diumumkan secara resmi.

Kematian Balibo Five menandai bentuk awal represi terhadap jurnalisme dan kebenaran. Dunia internasional, terutama Australia dan Inggris, mengecam keras, tetapi tekanan diplomatik segera mereda karena kepentingan ekonomi dan geopolitik terhadap Indonesia di bawah Soeharto.

Santa Cruz 1991: Kebenaran yang Terekam Kamera

Puncak dari perhatian dunia terhadap kekerasan di Timor Leste terjadi pada 12 November 1991, dalam Tragedi Santa Cruz di Dili.

Ribuan warga Timor kebanyakan anak muda melakukan prosesi damai ke pemakaman Santa Cruz untuk mengenang Sebastião Gomes, aktivis pro-kemerdekaan yang dibunuh tentara di Gereja Motael. Mereka membawa bunga, menyanyikan lagu perjuangan, dan meneriakkan slogan “Viva Timor Leste!” Prosesi tersebut berubah menjadi unjuk rasa menuntut kemerdekaan dan menolak pendudukan Indonesia. Tentara Indonesia merespons dengan menembaki massa secara brutal.

Tanpa peringatan, pasukan Kopassus dan ABRI menembaki massa dari jarak dekat. Dalam waktu beberapa menit, lebih dari 250 orang tewas di tempat, puluhan lainnya terluka dan hilang. Peristiwa ini menjadi sorotan dunia karena kehadiran jurnalis asing seperti Max Stahl (Inggris) yang berhasil merekam seluruh tragedi tersebut secara rahasia.

Max Stahl (Christopher Wenner), jurnalis Inggris, berhasil merekam seluruh peristiwa dengan kamera video kecil. Ia menyembunyikan kasetnya di kuburan dan kemudian menyelundupkannya keluar dari Timor. Rekaman Stahl, yang kemudian diselundupkan keluar dari Timor Leste, disiarkan oleh stasiun televisi internasional dan membangkitkan kemarahan global. Santa Cruz menjadi simbol penderitaan rakyat Timor Leste dan membuka mata dunia terhadap kejahatan kemanusiaan yang selama ini ditutupi rezim Orde Baru.

Amy Goodman dan Allan Nairn, jurnalis asal Amerika Serikat, juga hadir dan menjadi korban pemukulan brutal oleh tentara Indonesia. Nairn mengalami retak tengkorak, sementara Goodman diserang dengan senjata laras panjang ketika mencoba melindungi warga sipil.

Rekaman Stahl kemudian disiarkan di BBC, ITV, dan CNN dengan judul “Massacre: The Story of East Timor”. Gambar-gambar mengerikan dari Santa Cruz mengguncang opini dunia dan membuka mata masyarakat internasional terhadap kekerasan Orde Baru.

Rekaman dan laporan-laporan tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kekerasan terhadap rakyat Timor bukanlah insiden terisolasi, melainkan hasil dari kebijakan negara yang terstruktur dan sistematis. Dunia internasional pun menekan Indonesia melalui embargo militer dan kampanye global untuk kemerdekaan Timor Leste.

Tragedi ini menjadi titik balik diplomatik: Kongres AS menangguhkan bantuan militer ke Indonesia dan gerakan solidaritas internasional untuk kemerdekaan Timor Leste semakin meluas. Peristiwa ini juga menjadi momentum awal runtuhnya legitimasi Soeharto di mata internasional.

Dimensi Politik dan Ekonomi Pendudukan

Selain kekerasan fisik, pendudukan Indonesia juga menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam. Sebagian besar proyek pembangunan di Timor Leste dikendalikan oleh perusahaan milik militer dan kroni Soeharto.

Sektor kayu, kopi, dan minyak dieksploitasi tanpa memperhatikan kesejahteraan lokal. Rakyat Timor tetap miskin, sementara pejabat militer memperoleh keuntungan besar dari kontrak proyek dan perdagangan gelap.

Kekuasaan militer juga disertai dengan politik ketakutan: mata-mata, agen intelijen, dan kontrol ketat terhadap pendidikan dan agama. Gereja Katolik sebagai satu-satunya lembaga yang relatif independen menjadi target represi, namun justru bertransformasi menjadi tempat perlindungan moral dan politik rakyat Timor.

Jatuhnya Soeharto dan Akhir Pendudukan

Krisis ekonomi 1997–1998 yang mengguncang Asia juga mengguncang fondasi Orde Baru. Gerakan Reformasi di Indonesia menggulingkan Soeharto pada Mei 1998. Di tengah situasi politik yang berubah, tekanan internasional terhadap Indonesia untuk mengakhiri pendudukan di Timor Leste meningkat.

Presiden B.J. Habibie akhirnya mengumumkan referendum pada 30 Agustus 1999, yang diawasi oleh PBB. Hasilnya, 78,5% rakyat Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia.

Namun, setelah hasil diumumkan, milisi pro-integrasi yang dipersenjatai oleh militer Indonesia melancarkan kekerasan baru: membakar rumah, membunuh ribuan orang, dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi ke Timor Barat. Hanya setelah intervensi pasukan internasional INTERFET (International Force for East Timor) di bawah pimpinan Australia, kekerasan berhenti dan Timor Leste resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002.

Tanggung Jawab Moral dan Politik Soeharto

Sebagai kepala negara, Soeharto memegang tanggung jawab tertinggi atas seluruh kebijakan militer di Timor Leste. Semua operasi dilakukan dengan persetujuannya. Ia bukan hanya memberi izin, tetapi juga secara aktif membangun justifikasi politik melalui propaganda integrasi nasional.

Ia menolak setiap resolusi PBB yang menuntut penarikan pasukan dan bahkan menolak penyelidikan internasional atas pelanggaran HAM dan terus mempertahankan klaim bahwa Timor Timur adalah “bagian sah” dari Indonesia, meski bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB No. 3485 (1975) dan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 384 (1975) serta No. 389 (1976) yang menegaskan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.

Soeharto menolak resolusi PBB dan laporan pelanggaran HAM, menyebutnya sebagai “fitnah terhadap Indonesia”. Ia juga memerintahkan lembaga sensor untuk menutup rapat akses media asing ke Timor Timur, serta mengontrol seluruh pemberitaan dalam negeri. Dengan demikian, rezim Soeharto tidak hanya bersalah karena melakukan kekerasan, tetapi juga karena menghapus kebenaran sejarah dan membungkam kesaksian korban.

Dalam terminologi hukum internasional, tanggung jawab Soeharto dapat dikategorikan sebagai command responsibility. Sebagai pemimpin politik dan militer yang mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan bawahannya, namun gagal mencegah atau menghukumnya.

Dalam laporan Chega! (CAVR, 2005), disebutkan bahwa struktur komando militer Indonesia menunjukkan pola vertikal yang terhubung langsung hingga ke tingkat presiden. Dengan demikian, tanggung jawab moral dan politik Soeharto atas kejahatan kemanusiaan ini bersifat langsung dan tidak dapat didelegasikan. Klaim bahwa kekerasan di Timor Leste merupakan “kesalahan individu prajurit” adalah bentuk pengelakan negara dari kejahatan struktural. Pelanggaran HAM yang terjadi bukanlah “ekses lapangan”, melainkan bagian dari kebijakan struktural dan terencana oleh negara di bawah otoritas Soeharto.

Soeharto juga menciptakan sistem impunitas, di mana pelaku kekerasan militer dilindungi oleh hukum dan tidak pernah diadili. Sampai akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas penderitaan rakyat Timor Leste.

Memberikan gelar pahlawan kepada sosok seperti ini bukan hanya penyelewengan sejarah, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap prinsip kemanusiaan universal.

Mengingat agar Tidak Mengulang

Sejarah Timor Leste mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa batas selalu berujung pada kekerasan. Rezim Soeharto menggunakan nasionalisme sebagai alat untuk menjustifikasi penindasan bangsa lain.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan menjadi bentuk rekonsiliasi palsu, yang menutupi luka sejarah tanpa keadilan. Seorang pahlawan seharusnya dihormati karena keberaniannya membela rakyat, bukan karena keberhasilannya menundukkan mereka dengan kekerasan.

Dalam etika politik, penghargaan negara semestinya didasarkan pada prinsip kemanusiaan universal, bukan pada keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai melalui represi.

Dari perspektif sejarah, tindakan tersebut merupakan bentuk historical revisionism, suatu upaya menulis ulang sejarah untuk memutihkan kekuasaan otoriter. Ia menyingkirkan kesaksian korban, menormalisasi kekerasan negara, dan memperpanjang impunitas pelaku.

Selain itu, pemberian gelar pahlawan akan memperburuk luka sejarah bangsa, sebab negara gagal menunjukkan keberpihakan pada nilai kemanusiaan universal. Penghargaan semacam itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang justru lahir dari perlawanan terhadap otoritarianisme Soeharto.

Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional berarti menormalisasi kekerasan negara dan meniadakan memori penderitaan rakyat Timor Leste. Etika penghormatan negara harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan, bukan pada stabilitas semu yang dibangun di atas darah manusia. Pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan akan menempatkan negara dalam posisi yang berseberangan dengan sejarah dan moralitas publik.

Penghargaan negara harus berpihak pada korban, bukan pada penguasa!!

Kesimpulan

Tragedi Timor Leste adalah salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara abad ke-20. Pelanggaran HAM di Timor Leste adalah bukti nyata dari wajah kelam Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dari invasi ilegal, pembunuhan massal, kekerasan seksual, hingga pembantaian Santa Cruz semua menunjukkan pola kekuasaan yang represif, militeristik, dan anti-kemanusiaan.

Soeharto tidak hanya menjadi bagian dari sejarah itu; ia adalah arsitek utamanya. Oleh karena itu, pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran sejarah, perjuangan korban, pengkhianatan terhadap sejarah, moralitas publik, dan prinsip keadilan. Dalam periode 1975–1999, di bawah rezim Soeharto, ratusan ribu nyawa melayang akibat kebijakan militer yang brutal dan penindasan sistematis.

Bangsa yang menutup mata terhadap kekerasan masa lalunya tidak akan pernah benar-benar merdeka, sebab kemerdekaan sejati lahir dari keberanian menghadapi kebenaran. Tugas generasi hari ini bukan memutihkan sejarah, melainkan menuntut keadilan agar luka bangsa tidak diwariskan kembali. Sebab bangsa yang menghormati pelaku kekerasan tanpa mengakui penderitaan korban akan terus terjebak dalam siklus impunitas. Sejarah bukan sekadar masa lalu, melainkan cermin moral yang menentukan arah dan martabat masa depan bangsa.