Bima sebagai Penghasil Jagung Besar: Ketimpangan Nilai Tambah dan Ketiadaan Industrialisasi Daerah

Oleh : Revan komsat UNMBO

Kabupaten Bima dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung di Indonesia. Namun, tingginya volume produksi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Setiap musim panen raya, harga jagung cenderung mengalami penurunan signifikan, sehingga pendapatan petani tergerus. Tulisan ini menganalisis persoalan tersebut melalui pendekatan ekonomi politik pertanian dan rantai nilai (value chain). Argumen utama esai ini adalah bahwa persoalan struktural terletak pada ketiadaan industri pengolahan di tingkat daerah, lemahnya kelembagaan penyangga harga, serta ketimpangan akses terhadap modal dan infrastruktur pascapanen. Tanpa transformasi dari daerah produksi menjadi daerah industri, posisi tawar petani akan tetap lemah dalam struktur pasar.

Paradoks produksi dan kesejahteraan merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam ekonomi pertanian di negara berkembang. Daerah dengan produksi komoditas tinggi justru sering memperlihatkan tingkat kesejahteraan produsen primer yang rendah. Situasi ini tampak dalam tata niaga jagung di Kabupaten Bima. Setiap musim panen raya, pasokan meningkat drastis, tetapi harga di tingkat petani turun. Fluktuasi tersebut menandakan adanya persoalan struktural dalam mekanisme distribusi dan pembentukan harga.

Dalam kerangka ekonomi pasar, kenaikan suplai tanpa diimbangi kapasitas serapan dan penyimpanan akan menekan harga. Namun, persoalan di Bima tidak semata-mata bersifat siklikal, melainkan sistemik. Ketika petani tidak memiliki kontrol terhadap penyimpanan, pengeringan, maupun akses langsung ke industri hilir, maka mereka terpaksa menjual hasil panen segera setelah dipetik. Dengan demikian, struktur produksi yang tidak terintegrasi dengan industri pengolahan menyebabkan hilangnya nilai tambah di tingkat lokal.

Produksi Tinggi dan Lemahnya Integrasi Rantai Nilai

Dalam sistem agribisnis modern, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh integrasi hulu-hilir. Rantai nilai jagung mencakup tahap budidaya, pascapanen, penyimpanan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran produk akhir seperti pakan ternak atau tepung jagung. Di Bima, sebagian besar aktivitas ekonomi berhenti pada tahap produksi primer.

Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan distribusi nilai tambah. Petani menanggung biaya produksi seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, serta risiko gagal panen tetapi tidak menikmati margin dari proses pengolahan dan distribusi lanjutan. Nilai ekonomi terbesar justru diperoleh oleh pelaku industri pengolahan dan pedagang besar yang memiliki kapasitas menyimpan stok dan menentukan waktu pelepasan barang ke pasar.

Tanpa fasilitas penyimpanan (silo) dan mesin pengering (dryer), jagung harus segera dijual untuk menghindari kerusakan kualitas akibat kadar air tinggi. Keterpaksaan ini melemahkan posisi tawar petani dalam negosiasi harga.

Struktur Pasar dan Peran Tengkulak

Dalam konteks ini, keberadaan tengkulak bukan sekadar fenomena individual, melainkan produk dari kekosongan institusi. Tengkulak berfungsi sebagai penyedia likuiditas cepat, pengumpul hasil panen, sekaligus penghubung dengan pembeli skala besar. Mereka memiliki empat keunggulan utama: modal tunai, gudang penyimpanan, fasilitas pengeringan, dan jaringan distribusi.

Secara ekonomi, posisi ini memungkinkan mereka melakukan arbitrase waktu, yakni membeli saat harga rendah (musim panen raya) dan menjual ketika harga meningkat. Sementara itu, petani menghadapi kebutuhan likuiditas mendesak untuk membayar utang input atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Relasi ini menciptakan asimetri kekuatan pasar (market power asymmetry).

Oleh karena itu, menyederhanakan persoalan sebagai “kesalahan tengkulak” tidak memadai. Permasalahan utamanya terletak pada tidak adanya lembaga alternatif yang mampu menyediakan fungsi serupa secara lebih adil dan berpihak pada produsen.

Kelembagaan Daerah dan Peran Strategis BUMD

Dalam kerangka desentralisasi ekonomi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berperan sebagai instrumen stabilisasi pasar. Secara teoritis, BUMD dapat menjalankan fungsi pembelian hasil panen dengan harga dasar (floor price), mengelola cadangan stok, serta menjalin kontrak langsung dengan industri pakan atau pengolahan.

Namun, efektivitas BUMD bergantung pada beberapa prasyarat:

1. Modal kerja yang memadai untuk menyerap produksi dalam skala besar.

2. Infrastruktur penyimpanan dan pengeringan.

3. Manajemen profesional dan transparan.

4. Kepastian pasar hilir melalui kontrak jangka menengah atau panjang.

Tanpa prasyarat tersebut, BUMD berisiko menjadi lembaga administratif tanpa daya intervensi nyata terhadap mekanisme pasar.

Industrialisasi Daerah sebagai Solusi Struktural

Akar persoalan terletak pada ketiadaan industri pengolahan di tingkat lokal. Industrialisasi komoditas jagung di Bima dapat dilakukan melalui pengembangan:

• Industri pakan ternak skala regional.

• Unit produksi tepung dan olahan jagung.

• Silo penyimpanan berkapasitas besar.

• Fasilitas dryer di tingkat kecamatan.

• Sistem logistik terintegrasi dengan biaya distribusi efisien.

Dengan adanya industri hilir di wilayah produksi, permintaan menjadi lebih stabil dan harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar eksternal. Selain itu, industrialisasi akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dimensi Nasional: Ketimpangan Spasial Industri

Permasalahan Bima mencerminkan ketimpangan spasial pembangunan industri di Indonesia. Konsentrasi industri pengolahan di wilayah tertentu menyebabkan daerah penghasil komoditas hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Struktur semacam ini mempertahankan ketergantungan dan menghambat akumulasi kapital lokal.

Jika kebijakan pembangunan nasional bertujuan mengurangi disparitas regional, maka distribusi industri pengolahan harus menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur fisik semata seperti jalan dan pelabuhan tidak cukup tanpa kehadiran industri yang menyerap dan mengolah komoditas di daerah asalnya.

Tingginya produksi jagung di Bima tidak menjamin kesejahteraan petani karena persoalan utamanya terletak pada struktur industri dan kelembagaan pasar. Selama daerah ini hanya berfungsi sebagai produsen bahan mentah tanpa fasilitas penyimpanan, pengeringan, dan industri pengolahan, maka nilai tambah akan terus mengalir ke luar daerah.

Solusi jangka panjang bukan sekadar intervensi harga sesaat, melainkan transformasi struktural menuju integrasi hulu-hilir. Dengan penguatan kelembagaan daerah, pembangunan industri pengolahan, serta pemerataan distribusi industri nasional, posisi tawar petani dapat diperkuat dan stabilitas harga lebih terjamin.

Dengan demikian, permasalahan bukan terletak pada keberhasilan panen, melainkan pada kegagalan membangun sistem industri yang menopang hasil panen tersebut. Tanpa perubahan struktur ini, paradoks produksi tinggi dan kesejahteraan rendah akan terus berulang setiap musim panen raya.