PERLAWANAN IRAN MELAWAN HEGEMONI ISRAEL DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh : ????

Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan salah satu kontestasi geopolitik paling kompleks dan berlapis dalam sejarah modern Timur Tengah. Konflik ini tidak semata berdimensi militer atau diplomatik, melainkan menyentuh akar persoalan struktural yang lebih dalam: siapa yang berhak atas sumber daya, bagaimana kekuasaan hegemonik direproduksi, dan di mana batas antara kedaulatan nasional dan imperialisme kontemporer. 

IMPERIALISME DAN PERLAWANAN

Teori Marxis tentang imperialisme, sebagaimana dirumuskan Lenin dalam Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (1917), menjelaskan bahwa kapitalisme monopoli secara inheren mendorong ekspansi ke luar negeri untuk mempertahankan akumulasi kapital. Dalam konteks ini, Amerika Serikat bukan sekadar aktor negara yang mengejar kepentingan keamanan nasional, melainkan representasi dari kepentingan kapital monopoli yang membutuhkan akses atas sumber daya energi, pasar, dan jalur perdagangan strategis di Timur Tengah (Lenin, 1917). Iran, dengan cadangan minyak terbesar keempat di dunia dan posisi geografis yang menguasai Selat Hormuz, menjadi objek sentral dari persaingan imperialis tersebut.

Lebih jauh, Gramsci memperluas analisis Marxis dengan konsep hegemoni: dominasi kelas penguasa tidak hanya dicapai melalui koersi militer, tetapi juga melalui konsensus ideologis dan budaya (Gramsci, 1971). Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan hegemoni ideologis liberal-kapitalis sambil menghancurkan model pemerintahan alternatif yang tidak tunduk pada tatanan Bretton Woods dan sistem keuangan dolar. Sanksi ekonomi yang dikenakan Washington terhadap Teheran bukan semata hukuman atas program nuklir, melainkan mekanisme pemaksaan struktural agar Iran kembali masuk ke orbit kapitalisme global yang dipimpin Amerika Serikat (Harvey, 2003).

Immanuel Wallerstein, melalui teori sistem dunia (world-system theory), memberikan dimensi tambahan: negara-negara Timur Tengah seperti Iran secara historis ditempatkan dalam posisi semi-periferi atau periferi dalam tatanan kapitalis dunia, menjadi pemasok bahan baku murah dan pasar bagi produk manufaktur negara-negara inti (Wallerstein, 1974). Perlawanan Iran, dalam perspektif ini, adalah manifestasi dari kontradiksi struktural antara kepentingan kapital internasional dan hak berdaulat rakyat Iran atas sumber daya alam dan model pembangunan mereka sendiri.

WARISAN REZIM PAHLAVI DAN AKAR KONTRADIKSI KAPITALISME DEPENDEN

Untuk memahami mengapa Iran di bawah Republik Islam berdiri sebagai antitesis dari kepentingan Amerika Serikat, kita harus kembali pada era rezim Pahlavi (1941-1979). Mohammad Reza Shah, yang dikembalikan ke takhta melalui kudeta yang direkayasa CIA pada 1953 (dikenal sebagai Operasi Ajax), merupakan klien setia kapitalisme imperial Amerika Serikat di kawasan. Kudeta tersebut menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang berupaya menasionalisasi industri perminyakan Iran dari cengkeraman Anglo-Iranian Oil Company (kini BP) adalah sebuah tindakan yang secara langsung mengancam kepentingan kapital Barat (Kinzer, 2003).

Di bawah Shah, Iran menjalani apa yang dalam terminologi Marxis disebut sebagai pembangunan dependen (dependent development): industrialisasi yang didorong oleh modal asing, dengan keuntungan mengalir keluar negeri sementara kesenjangan sosial di dalam negeri melebar drastis. Program modernisasi Shah yang dikenal sebagai Revolusi Putih (1963) memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara statistik, tetapi secara bersamaan menciptakan proletariat urban yang tercerabut dari akar tradisional, kelas menengah religius yang terpinggirkan, dan kelas petani yang dirampas tanahnya (Abrahamian, 1982). Program ini, didanai sebagian besar oleh pendapatan minyak dan pinjaman Barat, memperkuat posisi Iran sebagai mitra junior dalam sistem kapitalisme internasional, bukan sebagai aktor berdaulat.

SAVAK, dinas intelijen Shah yang dibentuk dengan bantuan CIA dan Mossad, menjadi instrumen represi terhadap oposisi dari segala spektrum yaitu komunis, sosialis, islamis, hingga nasionalis sekuler (Risen, 2000). Kondisi ini menciptakan aliansi taktis yang unik dalam revolusi 1979: kelas pekerja, intelektual kiri, kaum religius dibawah Khomeini, dan pedagang bazari (kelas pedagang tradisional) bersatu dalam satu perlawanan. Dari perspektif Marxis, revolusi Iran adalah ekspresi dari kontradiksi akut kapitalisme dependen yang memunculkan koalisi lintas kelas melawan rezim kompradornya.

Setelah revolusi 1979, Amerika Serikat kehilangan sekutunya yang paling penting di kawasan Timur Tengah. Iran bukan hanya keluar dari orbit geopolitik Washington, tetapi secara aktif mengambil posisi anti-imperialis yang menantang legitimitas tatanan internasional liberal. Ini menjelaskan mengapa selama lebih dari empat dekade, Amerika Serikat secara konsisten berupaya melemahkan, menggulingkan, atau menghancurkan Republik Islam Iran yang merupakan sebuah proyek politik yang dalam teori Marxis dapat diidentifikasi sebagai upaya kapitalisme imperial untuk memulihkan kondisi akumulasi yang terganggunya.

MENGAPA AMERIKA SERIKAT MENGINGINKAN RUNTUHNYA REPUBLIK ISLAM IRAN?

Kepentingan Amerika Serikat dalam menghancurkan Republik Islam Iran dapat dianalisis melalui beberapa studi kasus yang saling terhubung. Pertama, Perang Iran-Irak (1980-1988): segera setelah revolusi 1979, Amerika Serikat secara aktif mendukung Saddam Hussein dalam invasi ke Iran. Pemerintahan Reagan memberikan intelijen militer, bantuan keuangan melalui bank Jordan dan Saudi Arabia, serta memfasilitasi ekspor prekursor senjata kimia yang digunakan Irak melawan Iran (Hiro, 1989). Ini adalah contoh klasik strategi imperialis: mendukung rezim klien untuk menghancurkan kekuatan yang tidak bersedia tunduk pada tatanan kapitalis global.

Kedua, sanksi ekonomi sebagai senjata struktural. Sejak 1979, Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai rezim sanksi terhadap Iran, yang mencapai puncaknya dengan penerapan sanksi komprehensif OFAC (Office of Foreign Assets Control) yang membekukan aset Iran, membatasi akses ke sistem SWIFT, dan menekan negara-negara ketiga agar memboikot hubungan ekonomi dengan Teheran. Sanksi ini adalah bentuk perang kelas internasional sebagai upaya memiskinkan negara yang menolak tunduk pada tatanan imperialis dengan tujuan memancing krisis domestik yang berujung pada pergantian rezim (Chomsky & Barsamian, 2001).

Ketiga, proyek nuklir Iran dan kesepakatan JCPOA (2015). Ketika pemerintahan Obama menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action, terdapat harapan bahwa reintegrasi Iran ke dalam ekonomi global akan secara perlahan mengubah sistem politiknya ke arah yang lebih kompatibel dengan kepentingan modal Barat. Namun, penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA oleh pemerintahan Trump pada 2018 dan penerapan kembali sanksi maksimum mengonfirmasi bahwa tujuan utama Washington bukan denuklirisasi semata, melainkan perubahan rezim (regime change) total (Parsi, 2017). Fakta bahwa Iran berhasil mengembangkan kapasitas pengayaan uranium hingga 60 persen kemurnian menjadikan proyek ini semakin kompleks secara geopolitik.

Keempat, operasi pembunuhan terhadap Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020 oleh serangan drone Amerika Serikat di Bagdad adalah titik eskalasi paling dramatis. Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, adalah arsitek strategi Iran dalam membangun jaringan proksi di Iraq, Syria, Lebanon, dan Yaman. Pembunuhannya merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas sekaligus mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memandang kepemimpinan militer-politik Iran sebagai ancaman eksistensial terhadap hegemoninya di kawasan (Bacevich, 2020). Ini adalah bentuk terorisme negara yang dilakukan oleh kekuatan kapitalis imperial untuk mempertahankan tatanan yang menguntungkannya.

IRAN DAN ISRAEL: KONTESTASI REGIONAL 

Hubungan Iran-Israel adalah paradoks historis yang menarik. Di era Shah, Iran dan Israel memiliki hubungan diplomatik yang erat, bahkan bekerja sama dalam program intelijen melalui apa yang dikenal sebagai 'aliansi periferr' yang menjadi sebuah doktrin Ben-Gurion yang membangun aliansi dengan negara-negara non-Arab di sekitar dunia Arab untuk mengimbangi musuh-musuh Arab Israel (Parsi, 2007). Revolusi 1979 mengakhiri hubungan ini secara dramatis, dan Iran di bawah Khomeini mengambil posisi tegas bahwa Israel adalah penjajah ilegal atas tanah Palestina.

Israel dapat dianalisis sebagai negara pemukim-kolonial (settler-colonial state) yang berfungsi sebagai basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah, menjamin akses dan keamanan kepentingan kapital Barat di kawasan yang kaya energi (Pappe, 2006). Dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel, yang mencapai rata-rata 3,8 miliar dolar per tahun berdasarkan perjanjian bantuan militer 10 tahun yang ditandatangani 2016, mencerminkan kepentingan industri-militer Amerika dalam mempertahankan konflik regional yang menguntungkan produsen senjata (AIPAC, 2016).

Perlawanan Iran terhadap Israel memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk. Secara langsung, Iran melancarkan serangan roket dan drone dalam skala besar pada April 2024, sebagai respons atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan beberapa jenderal senior IRGC. Ini adalah pertama kalinya Iran secara langsung menyerang wilayah Israel dari tanah Iran sendiri, menandai eskalasi dramatis dalam konfrontasi kedua negara (Reuters, 2024). Serangan ini, yang melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik, sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan berlapis Israel dan sekutunya, tetapi secara simbolis telah melampaui threshold deterrence yang selama ini dijaga ketat.

OPERASI MILITER IRAN DAN DINAMIKA KAWASAN

Strategi regional Iran berpusat pada konsep 'poros perlawanan' (Axis of Resistance) merupakan jaringan aktor negara dan non-negara yang mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam di Palestina, Houthi di Yaman, serta berbagai faksi bersenjata di Irak dan Suriah. Dari perspektif Marxis, poros ini merepresentasikan koalisi anti-imperialis yang, meskipun tidak seluruhnya berideologi kiri, secara objektif menantang tatanan hegemonik Amerika Serikat-Israel di kawasan.

Di Lebanon, Hizbullah yang dibentuk dengan dukungan Iran setelah invasi Israel 1982, telah berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang tangguh. Perang Lebanon 2006 menunjukkan kemampuan Hizbullah mempertahankan diri dari invasi skala besar Israel selama 34 hari, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik Arab-Israel (Hamzeh, 2004). Di Yaman, Houthi  yang secara resmi bernama Ansarallah sejak 2023 melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal yang menuju Israel di Laut Merah, secara dramatis mengganggu jalur perdagangan global dan menekan Israel secara ekonomi.

Di Irak, berbagai faksi bersenjata yang berafiliasi dengan Iran, tergabung dalam Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces), telah berulang kali menyerang fasilitas militer Amerika Serikat. Dalam Suriah, Iran mempertahankan kehadiran militer yang signifikan untuk mendukung rezim Assad, sebuah intervensi ini dapat dibaca sebagai pertahanan dari upaya imperialis untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak bersahabat dengan Washington melalui proxy war. Operasi-operasi ini, secara kolektif, membentuk apa yang pakar militer sebut sebagai strategi 'forward defense' Iran memindahkan konfrontasi ke pinggiran daripada menunggu di perbatasan sendiri (Ostovar, 2016).

IRAN DAN PALESTINA: SOLIDARITAS ATAU KEPENTINGAN STRATEGIS?

Dukungan Iran terhadap perlawanan Palestina adalah salah satu elemen paling konsisten dari kebijakan luar negeri Teheran sejak 1979. Solidaritas dengan Palestina merupakan bagian dari perjuangan internasional melawan imperialisme dan kolonialisme. Republik Islam Iran tidak pernah mengakui legitimasi Israel sebagai negara, memandangnya sebagai entitas penjajah yang harus dilenyapkan melalui referendum yang melibatkan seluruh penduduk historis Palestina termasuk pengungsi diaspora.

Dukungan konkret Iran terhadap Hamas yang berkuasa di Gaza sejak 2007 mencakup transfer teknologi rudal, pelatihan militer, dan bantuan keuangan yang diperkirakan mencapai ratusan juta dolar per tahun pada masa puncaknya (Jones, 2022). Hamas sendiri berhasil mengembangkan arsenalnya dari roket Qassam primitif menjadi sistem rudal yang mampu menjangkau Tel Aviv dan Jerusalem, sebagian besar berkat transfer teknologi dari Iran dan dukungan teknis Hizbullah. Operasi 'Banjir Al-Aqsa' pada 7 Oktober 2023, di mana Hamas melancarkan serangan berskala besar ke wilayah Israel dan menewaskan lebih dari 1.200 orang, merupakan titik infleksi terbesar dalam konflik Palestina-Israel sejak dekade-dekade terakhir.

Respons Israel terhadap 7 Oktober 2023 berupa operasi militer masif di Gaza yang, hingga pertengahan 2024, telah menewaskan lebih dari 35.000 warga sipil Palestina, menghancurkan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan perumahan di seluruh wilayah Gaza, serta menciptakan kondisi kelaparan yang disengaja menurut sejumlah pakar hukum internasional (Amnesty International, 2024). Rafah, sebagai titik terakhir tempat berlindungnya lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina, menjadi fokus perhatian internasional ketika Israel mengumumkan rencana operasi militer darat ke kota tersebut. Kondisi ini memperkuat narasi perlawanan yang diusung Iran dan sekutunya bahwa Palestina membutuhkan solidaritas aktif, bukan sekadar simpatif diplomatik.

Penderitaan rakyat Palestina di Gaza, Rafah, Tepi Barat, dan kamp-kamp pengungsi adalah produk langsung dari proyek kolonialisme pemukim yang didukung kapitalisme imperial. Rakyat Palestina, yang kehilangan tanah, hak, dan kedaulatan, merepresentasikan apa yang Marx sebut sebagai 'proletariat absolut' yaitu mereka yang bahkan tidak lagi memiliki apa-apa untuk dijual selain perlawanan mereka sendiri. Iran, dalam narasi resminya, memposisikan diri sebagai jembatan antara solidaritas Islam dan solidaritas anti-imperialis, sebuah framing yang resonan di banyak negara berkembang yang memiliki pengalaman serupa dengan kolonialisme.

Akhirnya, pertanyaannya adalah bagaimana gerakan emansipatoris yang sejati, yang membebaskan rakyat Palestina, rakyat Iran, rakyat Yaman, dan rakyat Lebanon dapat dibangun tanpa tersandera oleh logika perang proksi antar kekuatan besar? Jawaban yang paling koheren adalah bahwa pembebasan sejati hanya dapat datang dari gerakan rakyat yang mandiri, yang tidak bergantung pada patronase negara-negara besar manapun  baik Washington maupun Teheran melainkan bertumpu pada organisasi kelas pekerja internasional yang sadar akan kepentingan bersama mereka melawan segala bentuk imperialisme dan penindasan.

REFERENSI

1. Abrahamian, E. (1982). Iran Between Two Revolutions. Princeton: Princeton University Press.
2. Amnesty International. (2023). Iran: Uprising 2022-2023 — A Year of Brutal Repression. London: Amnesty International Publications.
3. Amnesty International. (2024). Gaza: Anatomy of a Genocide. London: Amnesty International Publications.
4. Bacevich, A.J. (2020). The Age of Illusions: How America Squandered Its Cold War Victory. New York: Metropolitan Books.
5. Chomsky, N., & Barsamian, D. (2001). Propaganda and the Public Mind. Cambridge: South End Press.
6. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.
7. Hamzeh, A.N. (2004). In the Path of Hizbullah. New York: Syracuse University Press.
8. Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
9. Hiro, D. (1989). The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict. New York: Routledge.
10. Jones, S. (2022). Iran's Support for Palestinian Militant Groups. Washington DC: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
11. Kinzer, S. (2003). All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. New Jersey: John Wiley & Sons.
12. Lenin, V.I. (1917/1996). Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. London: Pluto Press.
13. Ostovar, A. (2016). Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards. Oxford: Oxford University Press.
14. Pappe, I. (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. London: Oneworld Publications.
15. Parsi, T. (2007). Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States. New Haven: Yale University Press.
16. Parsi, T. (2017). Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy. New Haven: Yale University Press.
17. Reuters. (2024, April 14). Iran Launches Drones and Missiles at Israel in Unprecedented Attack. Reuters News Agency.
18. Risen, J. (2000). Secrets of History: The CIA in Iran. The New York Times, April 16, 2000.
19. Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.